Jawaban :

Investor dapat membeli dan memiliki tanah di Kaltim untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan hak-hak sebagai berikut:
1. Hak Guna Usaha (HGU) diberikan paling lama 25 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun. Untuk perusahaan yang membutuhkan jangka waktu lebih lama, HGU tidak lebih dari 35 tahun dapat diberikan.
2. Hak Guna Bangunan (Hak Guna Bangunan atau HGB) adalah hak untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik seseorang untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.
3. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan / atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, atau tanah milik orang lain yang memberikan hak dan kewajiban yang diatur dalam keputusan pemberian hak. oleh pejabat yang berwenang, atau dalam perjanjian untuk menggarap tanah, sepanjang tidak bertentangan dengan semangat dan ketentuan hukum.

HGU, HGB, dan Hak Pakai dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang berdomisili di Indonesia, Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan / berkantor di Indonesia, dan Perusahaan Asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Kepemilikan HGU dan HGB diperbolehkan berubah selama masa kontrak. Namun, hak guna tanah dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan pejabat pemerintah terkait. Hak guna lahan individu juga bisa berpindah tangan.

Jawaban :

Ya, tergantung jenis propertinya.
1. Untuk bangunan tapak (rumah, kantor, pabrik) hanya diperbolehkan untuk orang asing atau perusahaan PMA dan status tanahnya adalah HGB atau Hak Pakai. Terkait kepemilikan rumah tapak, baru-baru ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Orang Asing yang Bertempat Tinggal di Indonesia. Peraturan ini mengizinkan orang asing untuk membeli rumah tapak di bawah kategori Hak Pakai untuk jangka waktu hingga 80 tahun (jangka waktu awal 30 tahun dan dapat diperpanjang dua kali dalam 20 tahun dan selanjutnya 30 tahun).
2. Untuk kondominium atau apartemen dan ruang perkantoran, pihak asing atau perusahaan PMA dapat memilikinya selama bukan merupakan bagian dari pembangunan perumahan bersubsidi pemerintah dan status tanah bangunan tersebut di bawah Hak Pakai. Masih berdasarkan aturan yang sama, terkait apartemen, orang asing diperbolehkan membeli apartemen di bawah kategori Hak Pakai dan ini hanya melibatkan apartemen mewah dengan harga di atas Rp 10 miliar.

Jawaban :

1. Hak atas tanah perkebunan adalah HGU pertanian, perikanan atau peternakan. Anda boleh membeli dan memiliki tanah, tetapi status tanahnya adalah tanah milik negara dan HGU hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.
2. Jenis tanaman perkebunan harus sesuai dengan HGU

Jawaban :

Perusahaan asing yang merupakan pengembang properti dapat membeli tanah di Indonesia untuk mengembangkan properti. Status tanahnya adalah HGB yang akan dibagi menjadi bidang-bidang kecil sesuai dengan itu. Kemudian, pembeli properti dapat mengajukan permohonan perubahan status tanah menjadi Hak Milik (Hak Milik) yang hanya diperbolehkan bagi warga negara Indonesia.

Jawaban :

Kewajiban pajak dasar adalah Pajak Penghasilan atau PPh yang bersifat progresif dan diberlakukan baik bagi individu maupun perusahaan. Perusahaan asing yang berada dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan orang asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia pada umumnya harus menanggung kewajiban perpajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri. Metode penilaian sendiri digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Sistem Pemotongan Pajak digunakan di Indonesia untuk mengumpulkan pajak penghasilan. Jika item pendapatan tertentu dikenakan pemotongan pajak, pembayar bertanggung jawab untuk menahan atau memungut pajak. Misalnya, pemberi kerja diharuskan untuk memotong pajak pendapatan dari gaji yang dibayarkan kepada karyawan mereka dan membayar pajak tersebut ke kantor pajak atas nama mereka

Jawaban :

• Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan bisa dibayar setiap tahun atas tanah, bangunan dan struktur bangunan permanen. Effective Rate dalam nominal, tidak lebih dari satu per mil per tahun (0,1%) dari nilai properti. • Pajak Pertambahan Nilai Dalam kasus normal, PPN 10% diterapkan untuk impor, barang manufaktur, dan sebagian besar jasa. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, Bebas Biaya PPN atas importasi barang tertentu yang dikenakan PPN mempunyai jangka waktu strategis yang terdiri dari: 1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik yang terpasang maupun yang terpisah, termasuk suku cadang 2. Pakan unggas dan ikan serta bahan baku membuat pakan 3. Pembibitan dan / atau pembenihan bahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, budidaya perikanan, atau perikanan 4. Produk pertanian

Jawaban :

Pemprov. Kaltim memberikan insentif dan kemudahan kepada investor yang menanamkan modal di Kaltim.
Pemberian insentif dapat berbentuk :
a. Pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah
b. Pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi daerah
c. Pemberian bantuan penyertaan modal, asset dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah
Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
b. Penyediaan sarana dan prasarana
c. Penyediaan lahan atau lokasi
d. Pemberian bantuan teknis
e. Percepatan pemberian perizinan
Informasi lebih rinci tentang pedoman dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah terdapat pada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2016.

Jawaban :

Pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak terhadap :
a. PKB (Pajak kendaraan bermotor)
b. BBN-KB (Bea BalikNama Kendaraan Bermotor)
c. PAP (Pajak Air Permukaan)
Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
b. Penyediaan sarana dan prasarana
c. Penyediaan lahan atau lokasi
d. Pemberian bantuan teknis
e. Percepatan pemberian perizinan
Informasi lebih rinci tentang pemberian insentif dan kemudahan di Kek MBTK terdapat pada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 53 Tahun 2019

Jawaban :

a. Bea Masuk
Semua proyek investasi PMA dan juga proyek PMDN yang disetujui oleh BKPM atau oleh kantor investasi di daerah, termasuk perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN yang sudah ada yang melakukan ekspansi proyek-proyeknya untuk memproduksi produk-produk yang sama atau sejenis melebihi 30% kapasitas terpasang mereka, atau ingin melakukan diversifikasi produk, akan diberikan fasilitas berikut :
• Membebaskan bea impor sehingga tarif final menjadi 0%. Bea masuk yang disebutkan dalam Buku Tarif Bea Cukai Indonesia. (BTBMI). Ini ditetapkan dalam Departemen Keuangan SK No 176/PMK.011/2009 tanggal November 16, 2009 yang berlaku efektif mulai 16 Desember 2009.
1. Pada impor barang modal yaitu mesin, peralatan, suku cadang dan peralatan tambahan pada periode 2 tahun dimulai dari tanggal keputusan impor diberikan.
2. Pada impor bahan baku, material dan barang jadi yang akan digunakan sebagai komponen atau material dalam proses produksi penuh selama 2 tahun.
3. Namun demikian, Keputusan Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk perakitan mobil dan sepeda motor, kecuali untuk industri komponen